Perjanjian Asuransi

4

PENDAHULUAN

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Asuransi atau pertanggungan dapat ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, bisnis, matematika atau sosial. Dalam hal ini istilah asuransi, maupun pertanggungan dipergunakan secara bersamaan dan ditelaah dari dua sisi yang sama. Pertama asuransi atau pertanggungan dilihat dan ditelaah dari sisi dan kedudukannya sebagai suatu lembaga atau institusi, ternyata lembaga tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya masuk dalam sisi kedua dari asuransi atau pertanggungan itu sendiri. Kedua asuransi atau pertanggungan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan, sedangkan kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu perjanjian yang tidak lain adalah perjanjian asuransi. Perjanjian-perjanjian asuransi tersebut, dilakukan oleh lembaga dengan banyak pihak dengan frekuensi relatif tinggi dalam jangka waktu yang juga relatif panjang sesuai dengan batas usia lembaga itu sendiri.
Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774. Pasal pertama KUH Dagang yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam pasal 246 yaitu yang memberikan batasan perjanjian asuransi.
Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUH Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengertian perjanjian asuransi ?
2. Mengapa perjanjian asuransi bukan termasuk perjanjian untung-untungan ?
3. Syarat sahnya asuransi dan pengertian polis ?
4. Hal-hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir ?

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian Asuransi
Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , pengertian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 1992, asuransi adalahperjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan deiderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsure-unsur yang terdapat dalam asuransi adalah :
a. Pihak-pihak
b. Status pihak-pihak
c. Objek asuransi
d. Peristiwa Asuransi
e. Hubungan Asuransi

2. Perjanjian Asuransi Bukan Persetujuan Untung-untungan
Perjanjian Asuransi bukanlah perjanjian yang termasuk kedalam persetujuan untung-untungan, alasanya adalah karena :
a. Pengalihan resiko diimbangi dengan premi yang dibayarkan , sehingga premi ini sebagai pengganti dari kerugian yang timbul.
b. Kepentingan syarat mutlak
c. Kalaupun ada gugatan yang diajukan baik dari pihak penanggung maupun tertanggung, diselesaikan melalui pengadilan.
d. Adanya suatu akibat hokum dari perjanjian tersebut.

3. Syarat Sahnya Asuransi dan Pengertian Polis
Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga pada perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam pasal 251 KUHD.
a. Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:
a. Benda yang menjadi objek asuransi
b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi.
c. Evenemen dan ganti kerugian
d. Syarat-syarat khusus asuransi
e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artimya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan hari setelah perjanjian dibuat. Dalam pasal 5 huruf (a) undang-undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan, perusahaan pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Perantara dalam KUHD disebut makelar, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 disebut Pialang.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.

b. Kewenangan (authority)
Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwakilan (trusteeship), dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan milknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.
Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, melaikan juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung, dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihka tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan Perusahaan Asuransi.

c. Objek Tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi kerugian sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya dimana letaknya, apa mereknya, butan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga atas nama siapa, berapa umumnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya.
Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah sebagai pemilik atau mempunyai kepentigan atas objek asuransi.
Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bhwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal (null and void). Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi tetapi tidak mempunyai kepentingan (interest). Walau pun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian maka asuransi itu dianggap tidak ada. Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan, dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

d. Kausa yang Halal (legal cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkuasa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulai yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.
Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan (notification)
Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.
Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Pabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausa ”sudah diketahui”.
Dalam buku I Bab IX KUHD, menyebutkan syarat- khusus sahnya perjanjian asuransi, yaitu :
1. Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.
3. Asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu: iktikad baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
4. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, perlu dibahas, karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas.

Pengertian Polis
Berdasarkan pasal 255 KUHD , polis merupakan akta tertulis mengenai pertanggungan jiwa. Isi polis menyatakan :
a. Hari ditutupnya pertanggungan
b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau tanggungan orang lain
c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
d. Jumlah uang untuk diadakan pertanggungan
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
f. Kapan bahaya mulai berlaku untuk penanggung dan saat berakhirnya
Suatu polis harus ditandatangani oleh pihak penanggung dan tertanggung.

4. Hal-Hal Yang Menyebabkan Perjanjian Asuransi Berakhir
a. Karena Terjadi Evenemen
Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.
b. Karena Jangka Waktu Berakhir
Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumtah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalan sejumlah uang kepada tertanggung.

c. Karena Asuransi Gugur
Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD: “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”,
Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjiknn lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyalakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apablia asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani risiko? Hal ini pun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya. Pasal 306 KUHD ini mengatur asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga.
Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD juga ditentukan: “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur”.
d. Karena Asuransi Dibatalkan
Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

KESIMPULAN

Perjanjian asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Bab IX mulai dari pasal 246 KUHD. Dalam KUHD Bab IX mengatur semua tentang asuransi. Selain KUHD, KUHPerdata juga mengatur tentang perjanjian asuransi misalnya, dalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat umum dalam syarat sahnya suatu perjanjian asuransi. Sehingga bisa dikatakan dalam KUHD Bab IX adalah Lex Spesialis, sedangkan KUHPerdata adalah Lex Generalies.
Perjanjian asuransi bukanlah persetujuan untung-untungan , sebab seperti yang telah disebutkan diatas telah jelas mengapa perjanjian asuransi bukan dikatakan sebagai persetujuan untung-untungan.
Syarat sah perjanjian asuransi :
a. Syarat umum ( pasal 1320 KUHPerdata )
 Kesepakatan
 Kecakapan
 Suatu hal tertentu
 Suatu sebab yang halal
b. Syarat khusus ( buku I bab IX KUHD )
 Asa idemnitas
 Asas kepentingan
 Asas kejujuran yang sempurna
 Asas subrogasi pada penanggung
Hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir :
a. Karena Terjadi Evenemen
b. Karena Jangka Waktu Berakhir
c. Karena Asuransi Gugur
d. Karena Asuransi Dibatalkan

Otonomi Daerah

0

A. Pengertian atau Defenisi Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan( pasal 1 huruf (h) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Daerah otonom selanjutnya disebut daerah , adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia( pasal 1 huruf(i) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

B. Prinsip – Prinsip Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dalam UU 1945. Pemerintahan daerah terbagi dua , yaitu Pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kab/kota.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Yang kemudian terdiri dari Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

2. Asas Pemerintahan Daerah
Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah ( local government) secara umum dikenal adanya 4 asas penyelenggaraan. Asas tersebut yaitu:
Sentralisasi
Sentralisasi adalah suatu asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian ( daerah /wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Desentralisasi
Desentralisasi merupakan asas pemerintahan yang menhendaki adanya pelimpahan/penyerahan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah
Dekosentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ( pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertical di wilayah tertentu
Medebewind ( Tugas Pembantuan )
Penugasan dari pemerintah ( pusat) kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kab/kota dan/atau desa serta pemerintahan kab/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan tertentu

3. Prinsip Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu prinsip otonomi daerah seluas-luasnya disandingkan dengan prinsip otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab.Untuk mengetahui prinsip otonomi apakah yang dianut oleh suatu UU pemerintahan daerah maka digunakan pendekatan teoritis tentang system rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara – cara membagi bagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dikenal dengan 3 sistem rumah tangga yaitu:
a. Sistem rumah tangga materiil yaitu berpijak dari isi atau materi urusan ( wewenang) pemerintahan yang dapat diserahakan kepada daerah. Dalam hal ini, urusan daerah yang merupakan wewenang pemerintahan daerah telah ditentukan secara tegas
b. Sistem rumah tangga formil yaitu berpangkal tolak dari asumsi bahwa antara urusan atau wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak ada perbedaan yang substansiil. System ini merupakan penyempurnaan dari materiil.
c. Sistem rumah tangga riil yaitu merupakan bentuk penyempurnaan dari kedua system rumah tangga yang telah dikemukaan di atas. Dikatakan nyata karena isi kewenagan pemerintahan bagi daerah didasarkan pada keadaan dan factor-faktor yang ada di suatu daerah

4. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan. Urusan wajib baik pemerintahan provinsi dan daerah,kab/kota diatur pada pasal13 dan 14 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Urusan pemerintahan pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah masing-masing

5. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja ( SOTK) Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dearah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah. Daerah disini adalah Provinsi dan Kabupaten Kota sehinggan pemerintaham daerah tersebut terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

GOOD GOVRMENT n GOOD GOVERNANCE

4

Konsep Tata Pemerintahan yang baik (Good governance)

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai : “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian n, kota dan sebagainya”.
Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “governance” yaitu : “ the act, fact, manner, of governing” , berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Dengan demikan “governace” adalah suatu kegiatan (proses) interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Beberapa waktu belakangan tengah dikembangkan dan dimasyarakatkan konsep atau ajaran tentang pemerintahan yang bersih yang bebas KKN atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa . Ajaran tentang pemerintahan yang baik dan bersih ini memang sangat populer dan menjadi perhatian banyak kalangan dan dikenal dengan ajaran good governance . Namun pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut sangat sulit dilaksanakan dalam prakteknya di lapangan.
Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat yang juga mengembangkan good governance , tidak menggunakan konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa , tetapi lebih memilih konsep pemerintahan yang works better and costs less . Karena menurut mereka konsep itulah yang lebih dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di bawah UU 32/2004 secara ideal dapat mendorong terwujudnya good governance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat otonomi daerah menurut UU 32/2004 tersebut akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi.

Hal tersebut mungkin saja dapat diwujudkan karena daerah (Kabupaten dan Kota ) mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga didukung dengan dilakukannya perubahan terhadap struktur pemerintahan daerah dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif), menjadi pemisahan badan legislatif dari pemerintah daerah. Pemisahan antara eksekutif dengan legislatif akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan legislatif diharapkan lebih mampu menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sehingga kedepan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dapat diwujudkan. Oleh sebab itu disini perlu merumuskan kembali pengertian dari “penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik”. Apakah yang dimaksud disini adalah; pemerintahan daerah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintahan daerah yang diselenggarakan semata-mata memenuhi aspirasi rakyat semata, atau pemerintahan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu perlu mempertemukan dulu persepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Menurut penulis yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Menurut Bappenas Tata pemerintahan yang baik memiliki 14 (empat belas) karakteristik sebagai berikut:
1. Wawasan ke Depan (visionary); Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran;
2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah;
3. Partisipasi Masyarakat (participation);Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat;
4. Tanggung Gugat (accountability); Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya;
5. Supremasi Hukum (rule of law); Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik;
6. Demokrasi (democracy); Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama;
7. Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Daya Tanggap (responsiveness);Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat;
9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif;
10. Desentralisasi (decentralization); Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah;
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership);Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu;
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality); Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat;
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection); Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup;
14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market); pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

4

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan, Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
Akan tetapi, pernikahan siri sebetulnya sah menurut agama, hanya saja tidak dicatat dalam buku catatan nikah Negara. Jadi, menuurut Negara, nikah siri adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi istri dan anak.
Istri yang ditinggal lari oleh suami, tidak bisa menuntuk sang suami ke pengadilan, karena tidak ada bukti yang sah mengenai pernikahan mereka. Secara otomatis, istri tidak bisa melakukan apapun dalam perbuatan hokum, termasuk waris dan status di KTP.
Bagi anak, jelas sangat merugikan sekali, anak hasil pernikahan siri tidak akan mendapatkan akta lahir, yang akan di pergunakan selama dia hidup. Anak hasil pernikahan siri rata-rata tidak bisa sekolah, karena pasti akan diminta akta kelahirannya. Lalu anak juga tidak bisa mewarisi harta kekayaan sang ayah secara hokum, karena tidak ada bukti otentik tentang kelahiran sang anak, yang memuat nama orang tuanya.
Akan tetapi dibalik semua itu, masyarakat memiliki alas an yang kuat dalam melakukan nikah siri, diantaranya masalah biaya. Biaya yang tertera di depan KUA yaitu sekitar Rp 30.000,00 tidaklah riil sebesar itu. Biaya nikah bisa sampai menembus angka sampai ratusan ribu rupiah, yyang dianggap terlalu mahal untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
Alasan lain yaitu mudahnya proses nikah siri. Mereka hanya membutuhkan penghulu, wali dan saksi tanpa ada kepastian apakah penghulu, wali dan saksi tersebut adalah benar-benar asli. Biasanya mereka hanya mendatangkan orang-orang terdekat merka dan mengatakan bahwa mereka adalah wali atau saksi dari mempelai.

A.SINTESIS
TRANSPARANSI BIAYA NIKAH HANYA RP. 30.000
Tuntutan transparansi biaya nikah yang terus menguat belakangan ini tidak perlu disikapi berlebihan, utamanya oleh petugas KUA ( Kantor Urusan Agama ) yang merupakan ujung tombak sekaligus ujung tombok Departemen Agama. Cita-cita terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa patut didukung oleh semua pihak. Karenanya partisipasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tak terhindarkan.
Berdasarkan PP Nomor 51/2000 disebutkan biaya pencatatan nikah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bila PP ini diberlakukan secara murni dan konsekuen, perlu sosialisasi intensif agar masyarakat memahami peraturan tersebut , masalah dan tantangan yang melingkupi KUA adalah KUA siap berdisiplin dan menjauhkan kebiasaan menempuh jalan pintas.
Pertama, minimnya ketenagaan. Idealnya, KUA memiliki 7 (tujuh) personel. Namun kenyataannya rata-rata hanya mempunyai 2 (dua) petugas, sementara beban kerja semakin berat. Karenanya demi pelayanan prima sebagian besar KUA mengangkat tenaga yang honornya diupayakan secara mandiri. Berikutnya perlu penambahan tenaga definitif atau honorer yang dianggarkan melalui APBN/APBD untuk menhindari terjadinya praktek pungli.
Kedua, prosesi akad nikah perlu diluruskan. Maksudnya, sebenarnya yang paling berkompeten menikahkan calon pengantin putri adalah wali nikah, sementara PPN (Pegawai Pencatat Nikah) hanya berwenang mendaftar, memeriksa, mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah. Pemberlakuan PP Nomor 51/2000 sesungguhnya justru berdampak mencerdaskan masyarakat. Pasalnya wali nikah tertantang dan terkondisi untuk mempelajari tatacara khutbah nikah, sighat ijab kabul dan doa untuk mempelai sehingga kebiasaan pasrah bongkokan kepada PPN sebagaimana yang terjadi selama ini secara berangsur dapat dihilangkan.
Ketiga, pemberlakuan PP Nomor 51/2000 dipastikan berdampak positif dalam upaya mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat tatkala mengurus pendaftaran nikah. Petugas KUA berhak menolak dan mengembalikan berkas nikah yang persyaratan administrasinya tidak lengkap. Dalam kaitan ini, oknum KUA yang main mata dengan setiap upaya menempuh jalan pintas perlu ditindak tegas.
Keempat, pemberlakuan PP Nomor 51/2000 tentu memperingan beban kerja PPN. Pasalnya dengan biaya Rp. 30.000 akad nikah cukup dilangsungkan di Balai Nikah yang tersedia di KUA pada jam kerja. Bagi masyarakat yang menghendaki nikah di luar KUA (bedhol, lumadi, ngundang, dsb) tela diatur dalam PMA N0. 11 Tahun 2007 Pasal 21 Ayat 2 yang menyebutkan biaya nikah didasarkan persetujuan dengan PPN (tidak ada batas nominal).
PENDIDIKAN NIKAH SIRI BAGI ISTERI.
Bagi sebagian perempuan, pernikahan seringkali dianggap sebagai satu-satunya cara menghilangkan kesengsaraan dalam hidup, terutama terkait dengan persoalan ekonomi keluarga. Mencari pasangan yang mapan, menerima dinikahi meski tanpa legalitas hukum, menjadi solusinya. Itulah yang dinamakan nikah siri. Pernikahan siri banyak terjadi pada perempuan yang mendamba hidup nyaman dengan kemewahan. Konsep pernikahan semacam ini menjadi akar masalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, korban dari pernikahan siri. Kondisinya, banyak perempuan yang masih harus diarahkan hidupnya. Pola pikir ini, dalam lingkup budaya yang mengkondisikan perempuan untuk hanya tahu kewajiban tanpa paham hak-haknya, menjadi akar persoalan lainnya. Atas dasar inilah nikah siri dianggap sebagai jalan pintas, tanpa peduli haknya sebagai istri dan perempuan.
Padahal, perempuan perlu lebih banyak tahu tentang haknya. Meski pola pendidikan sejak kecil membentuk dirinya untuk fokus pada kewajiban, perempuan harus membangun dirinya dengan fondasi yang lebih kuat. Dibutuhkan kemandirian pada diri perempuan, konsep hidup sederhana, mencari solusi bersama ketika mendapati pasangan berpenghasilan seadanya, berdaya atas dirinya, dan membantu ekonomi keluarga. Persoalan ketidakadilan terhadap perempuan banyak terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti fisik hingga seksual. Pengacuhan hak perempuan dan ketidaktahuan perempuan akan haknya menjadi akar masalah ketidakadilan ini. Perempuan kebanyakan menjadi korban dari berbagai kasus kekerasan. Berbagai pelayanan pendampingan korban memang turut membantu korban memulihkan dirinya. Namun dibutuhkan waktu untuk membantu korban melewati terapi, konseling kesehatan, hingga psikologis bahkan psikiatris, hingga akhirnya korban bisa hidup mandiri.

PEMAHAMAN MORAL BAGI SUAMI.
Umumnya pernikahan siri dianggap sebagian orang sebagai salah satu upaya menghindari perbuatan perjinahan. Kalau dilogikakan, tentunya yang merasa dirugikan dalam pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah perempuan. Sementara laki-laki dalam hal ini lebih diuntungkan. Keuntungannya adalah suami bisa memberikan talak kepada isteri walaupun keadaan isteri sedang mengandung. Sementara isteri hanya bisa memohon kepada suami agar tidak menjatuhkan talak kepadanya. Kasus yang sering terjadi dalam pernikahan siri adalah ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah.Penanaman moral bagi suami sangatlah penting mengingat bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah isteri dan juga kesadaran akan tindakan apa yang sebenarnya layak dilakukan kepada isteri

TURUT SERTA PEMERINTAH DALAM URUSAAN NIKAH SIRI.
Kasus nikah siri belakangan ini mencuri perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah. Nikah siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat. Bahkan artis-artis pun turut dalam pernikahan siri. Hal ini membuat pemerintah geram akan fenomena yang terjadi ini. Sehingga pemerintah khususnya mentri agama dan social ingin menerapkan undang-undang tentang perkawinan siri.
Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Berkenaan dengan nikah siri, dalam RUU pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Dan juga Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara.