Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini


Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan, Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
Akan tetapi, pernikahan siri sebetulnya sah menurut agama, hanya saja tidak dicatat dalam buku catatan nikah Negara. Jadi, menuurut Negara, nikah siri adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi istri dan anak.
Istri yang ditinggal lari oleh suami, tidak bisa menuntuk sang suami ke pengadilan, karena tidak ada bukti yang sah mengenai pernikahan mereka. Secara otomatis, istri tidak bisa melakukan apapun dalam perbuatan hokum, termasuk waris dan status di KTP.
Bagi anak, jelas sangat merugikan sekali, anak hasil pernikahan siri tidak akan mendapatkan akta lahir, yang akan di pergunakan selama dia hidup. Anak hasil pernikahan siri rata-rata tidak bisa sekolah, karena pasti akan diminta akta kelahirannya. Lalu anak juga tidak bisa mewarisi harta kekayaan sang ayah secara hokum, karena tidak ada bukti otentik tentang kelahiran sang anak, yang memuat nama orang tuanya.
Akan tetapi dibalik semua itu, masyarakat memiliki alas an yang kuat dalam melakukan nikah siri, diantaranya masalah biaya. Biaya yang tertera di depan KUA yaitu sekitar Rp 30.000,00 tidaklah riil sebesar itu. Biaya nikah bisa sampai menembus angka sampai ratusan ribu rupiah, yyang dianggap terlalu mahal untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
Alasan lain yaitu mudahnya proses nikah siri. Mereka hanya membutuhkan penghulu, wali dan saksi tanpa ada kepastian apakah penghulu, wali dan saksi tersebut adalah benar-benar asli. Biasanya mereka hanya mendatangkan orang-orang terdekat merka dan mengatakan bahwa mereka adalah wali atau saksi dari mempelai.

A.SINTESIS
TRANSPARANSI BIAYA NIKAH HANYA RP. 30.000
Tuntutan transparansi biaya nikah yang terus menguat belakangan ini tidak perlu disikapi berlebihan, utamanya oleh petugas KUA ( Kantor Urusan Agama ) yang merupakan ujung tombak sekaligus ujung tombok Departemen Agama. Cita-cita terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa patut didukung oleh semua pihak. Karenanya partisipasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tak terhindarkan.
Berdasarkan PP Nomor 51/2000 disebutkan biaya pencatatan nikah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bila PP ini diberlakukan secara murni dan konsekuen, perlu sosialisasi intensif agar masyarakat memahami peraturan tersebut , masalah dan tantangan yang melingkupi KUA adalah KUA siap berdisiplin dan menjauhkan kebiasaan menempuh jalan pintas.
Pertama, minimnya ketenagaan. Idealnya, KUA memiliki 7 (tujuh) personel. Namun kenyataannya rata-rata hanya mempunyai 2 (dua) petugas, sementara beban kerja semakin berat. Karenanya demi pelayanan prima sebagian besar KUA mengangkat tenaga yang honornya diupayakan secara mandiri. Berikutnya perlu penambahan tenaga definitif atau honorer yang dianggarkan melalui APBN/APBD untuk menhindari terjadinya praktek pungli.
Kedua, prosesi akad nikah perlu diluruskan. Maksudnya, sebenarnya yang paling berkompeten menikahkan calon pengantin putri adalah wali nikah, sementara PPN (Pegawai Pencatat Nikah) hanya berwenang mendaftar, memeriksa, mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah. Pemberlakuan PP Nomor 51/2000 sesungguhnya justru berdampak mencerdaskan masyarakat. Pasalnya wali nikah tertantang dan terkondisi untuk mempelajari tatacara khutbah nikah, sighat ijab kabul dan doa untuk mempelai sehingga kebiasaan pasrah bongkokan kepada PPN sebagaimana yang terjadi selama ini secara berangsur dapat dihilangkan.
Ketiga, pemberlakuan PP Nomor 51/2000 dipastikan berdampak positif dalam upaya mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat tatkala mengurus pendaftaran nikah. Petugas KUA berhak menolak dan mengembalikan berkas nikah yang persyaratan administrasinya tidak lengkap. Dalam kaitan ini, oknum KUA yang main mata dengan setiap upaya menempuh jalan pintas perlu ditindak tegas.
Keempat, pemberlakuan PP Nomor 51/2000 tentu memperingan beban kerja PPN. Pasalnya dengan biaya Rp. 30.000 akad nikah cukup dilangsungkan di Balai Nikah yang tersedia di KUA pada jam kerja. Bagi masyarakat yang menghendaki nikah di luar KUA (bedhol, lumadi, ngundang, dsb) tela diatur dalam PMA N0. 11 Tahun 2007 Pasal 21 Ayat 2 yang menyebutkan biaya nikah didasarkan persetujuan dengan PPN (tidak ada batas nominal).
PENDIDIKAN NIKAH SIRI BAGI ISTERI.
Bagi sebagian perempuan, pernikahan seringkali dianggap sebagai satu-satunya cara menghilangkan kesengsaraan dalam hidup, terutama terkait dengan persoalan ekonomi keluarga. Mencari pasangan yang mapan, menerima dinikahi meski tanpa legalitas hukum, menjadi solusinya. Itulah yang dinamakan nikah siri. Pernikahan siri banyak terjadi pada perempuan yang mendamba hidup nyaman dengan kemewahan. Konsep pernikahan semacam ini menjadi akar masalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, korban dari pernikahan siri. Kondisinya, banyak perempuan yang masih harus diarahkan hidupnya. Pola pikir ini, dalam lingkup budaya yang mengkondisikan perempuan untuk hanya tahu kewajiban tanpa paham hak-haknya, menjadi akar persoalan lainnya. Atas dasar inilah nikah siri dianggap sebagai jalan pintas, tanpa peduli haknya sebagai istri dan perempuan.
Padahal, perempuan perlu lebih banyak tahu tentang haknya. Meski pola pendidikan sejak kecil membentuk dirinya untuk fokus pada kewajiban, perempuan harus membangun dirinya dengan fondasi yang lebih kuat. Dibutuhkan kemandirian pada diri perempuan, konsep hidup sederhana, mencari solusi bersama ketika mendapati pasangan berpenghasilan seadanya, berdaya atas dirinya, dan membantu ekonomi keluarga. Persoalan ketidakadilan terhadap perempuan banyak terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti fisik hingga seksual. Pengacuhan hak perempuan dan ketidaktahuan perempuan akan haknya menjadi akar masalah ketidakadilan ini. Perempuan kebanyakan menjadi korban dari berbagai kasus kekerasan. Berbagai pelayanan pendampingan korban memang turut membantu korban memulihkan dirinya. Namun dibutuhkan waktu untuk membantu korban melewati terapi, konseling kesehatan, hingga psikologis bahkan psikiatris, hingga akhirnya korban bisa hidup mandiri.

PEMAHAMAN MORAL BAGI SUAMI.
Umumnya pernikahan siri dianggap sebagian orang sebagai salah satu upaya menghindari perbuatan perjinahan. Kalau dilogikakan, tentunya yang merasa dirugikan dalam pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah perempuan. Sementara laki-laki dalam hal ini lebih diuntungkan. Keuntungannya adalah suami bisa memberikan talak kepada isteri walaupun keadaan isteri sedang mengandung. Sementara isteri hanya bisa memohon kepada suami agar tidak menjatuhkan talak kepadanya. Kasus yang sering terjadi dalam pernikahan siri adalah ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah.Penanaman moral bagi suami sangatlah penting mengingat bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah isteri dan juga kesadaran akan tindakan apa yang sebenarnya layak dilakukan kepada isteri

TURUT SERTA PEMERINTAH DALAM URUSAAN NIKAH SIRI.
Kasus nikah siri belakangan ini mencuri perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah. Nikah siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat. Bahkan artis-artis pun turut dalam pernikahan siri. Hal ini membuat pemerintah geram akan fenomena yang terjadi ini. Sehingga pemerintah khususnya mentri agama dan social ingin menerapkan undang-undang tentang perkawinan siri.
Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Berkenaan dengan nikah siri, dalam RUU pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Dan juga Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara.

4 thoughts on “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

  1. hery……..
    ampe ke pernikahaan dini kau perhatikan wkwkwkwkwwk
    ikut serta biaya2x nya dapat info darimana her????????
    wkwkwkwkkwwk

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s