Otonomi Daerah


A. Pengertian atau Defenisi Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan( pasal 1 huruf (h) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Daerah otonom selanjutnya disebut daerah , adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia( pasal 1 huruf(i) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

B. Prinsip – Prinsip Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dalam UU 1945. Pemerintahan daerah terbagi dua , yaitu Pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kab/kota.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Yang kemudian terdiri dari Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

2. Asas Pemerintahan Daerah
Dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah ( local government) secara umum dikenal adanya 4 asas penyelenggaraan. Asas tersebut yaitu:
Sentralisasi
Sentralisasi adalah suatu asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian ( daerah /wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Desentralisasi
Desentralisasi merupakan asas pemerintahan yang menhendaki adanya pelimpahan/penyerahan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah
Dekosentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ( pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertical di wilayah tertentu
Medebewind ( Tugas Pembantuan )
Penugasan dari pemerintah ( pusat) kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kab/kota dan/atau desa serta pemerintahan kab/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan tertentu

3. Prinsip Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu prinsip otonomi daerah seluas-luasnya disandingkan dengan prinsip otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab.Untuk mengetahui prinsip otonomi apakah yang dianut oleh suatu UU pemerintahan daerah maka digunakan pendekatan teoritis tentang system rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara – cara membagi bagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dikenal dengan 3 sistem rumah tangga yaitu:
a. Sistem rumah tangga materiil yaitu berpijak dari isi atau materi urusan ( wewenang) pemerintahan yang dapat diserahakan kepada daerah. Dalam hal ini, urusan daerah yang merupakan wewenang pemerintahan daerah telah ditentukan secara tegas
b. Sistem rumah tangga formil yaitu berpangkal tolak dari asumsi bahwa antara urusan atau wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak ada perbedaan yang substansiil. System ini merupakan penyempurnaan dari materiil.
c. Sistem rumah tangga riil yaitu merupakan bentuk penyempurnaan dari kedua system rumah tangga yang telah dikemukaan di atas. Dikatakan nyata karena isi kewenagan pemerintahan bagi daerah didasarkan pada keadaan dan factor-faktor yang ada di suatu daerah

4. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan. Urusan wajib baik pemerintahan provinsi dan daerah,kab/kota diatur pada pasal13 dan 14 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Urusan pemerintahan pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah masing-masing

5. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja ( SOTK) Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dearah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Daerah. Daerah disini adalah Provinsi dan Kabupaten Kota sehinggan pemerintaham daerah tersebut terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s