PENGADILAN ato PASAR ?????


Sering kita jumpai kenyataan adanya sidang pengadilan yang tidak lagi berperan sebagai ruang “sakral” di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan. Tetapi, sidang pengadilan itu telah berubah menjadi pasar yang menjadikan penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Komoditasnya berupa perkara yang sedang ditangani dan keadilan masyarakat menjadi taruhan utamanya.

Di pengadilan, penerapan hukum yang benar yang merupakan bagian dari penegakan hukum tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Dapat dibayangkan akibatnya, yaitu kesadaran hukum masyarakat akan semakin rendah. Sebab kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadilan aparat hukum dalam menjatuhkan hukuman. Ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam penegakan hukum pada dasarnya setiap aparat hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut.
Pertama, materi hukum (peraturan atau undang-undang).
Kedua, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim atau pengacara).
Ketiga, sarana dan prasarana hukum.
Keempat, budaya hukum.
Dalam pembahasan tulisan ini, tentu yang menjadi sorotan adalah poin kedua, yaitu aparat penegak hukumnya. Aparat hukum di sini yaitu oknum yang mempertaruhkan putusannya dengan sejumlah uang. Artinya terdakwa membayar oknum itu un- tuk meringankan atau membebaskan hukumannya. Dan oknum itu juga tergiur untuk menerima tawaran uang dari terdakwa.
Fakta berbicara bahwa, sejak Agustus 2005 sampai Juni 2007, Komisi Yudisial (KY) telah menerima 1.500 laporan tentang praktek mafia peradilan. Setelah diperiksa ternyata 15 – 20 persen dari laporan itu benar. Mayoritas materi laporan terkait profesionalitas kerja dan perilaku aparat hukum yang terindikasi melakukan praktek mafia peradilan. Kalau ada dua pihak beperkara pihak yang mampu membayar oknum aparat hukum bisa memenangkan perkara meski dia salah. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah bisa dihukum oleh oknum yang telah disuap. Jadi pertimbangan hukumannya berdasarkan pesanan semata atau siapa yang mampu membayar. Seandainya ini berlangsung secara berulang-ulang maka akan mengakibatkan hukum tidak lagi punya wibawa. Dan krisis hukum akan berlangsung terus. Sebab masyarakat tidak percaya terhadap proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan yang hakiki.
Adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum juga terlihat dalam proses penyidikan. Ketika pelaku kejahatan kelas kakap, misalnya, koruptor miliaran bahkan triliunan rupiah, diproses hukum terlihat proses hukumnya begitu lama dan panjang. Koruptor tersebut masih dapat berkeliaran bolak-balik keluar negeri. Parahnya banyak koruptor yang dihukum bebas atau dipenjara beberapa tahun saja. Berbeda kalau yang dihukum rakyat bawah, seperti pencuri atau penjambret. Proses penyidikannya cepat dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara sekian tahun. Dalam proses penyidikan terhadap penjambret dan pencuri tersebut mereka kerap kali dihajar oleh oknum aparat hukum. Dan yang pasti tidak boleh ke mana-mana, mereka harus tetap dalam sel tahanan selama proses pemeriksaan.
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, terjadinya krisis hukum di masyarakat diakibatkan mudahnya oknum penegak hukum mempermainkan hukum. Krisis hukum juga terjadi karena begitu tidak adilnya perlakuan antara masyarakat kelas atas dan bawah ketika proses penyidikan berlangsung. Apa yang dapat kita cermati dalam persoalan ini? Yang pasti telah terjadi krisis moral pada oknum tersebut. Oknum penegak hukum itu yang seharusnya mematuhi hukum justru terjebak pada perbuatan tercela dengan mempermainkan dan memperjualbelikan hokum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s