Multipartai di Indonesia


System multipartai merupakan suatu varian dari beberapa system kepartaian yang berkembang di dunia saat ini. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang menganut system multipartai. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas system kepartaian apa yang harus diimplementasikan di Indonesia. Meskipun demikian, UUD 1945 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan system multipartai. Pada pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya menyatakn bahwa :
Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Dalam pasal diatas tersirat bahwa bangsa Indonesia menganut system multipartai karena yang berhak mencalaonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut didalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.
System multipartai di Indonesia sudah dijalankan sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden Moh. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan wakil presiden ini ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama tahun 1955 yang diikuti oleh 29 partai.
Pada tahun 1974 Presiden Suharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan penyederhanaan partai melalui penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. PDI merupakan hasil penggabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam terdiri dari PNI, IPKI, Parkindo, Katolik. Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru.
Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi disemua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999.
Peserta pemilu tahun 2004 berkurang setengah dari jumlah partai politik pemilu 1999, yaitu 24 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2004 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang batas (threshold). Ambang batas tersebut di Indonesia dikenal dengan Electoral Threshold.

3 thoughts on “Multipartai di Indonesia

  1. Ping-balik: 2010 in review « Herygaara5's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s