BANTUAN HUKUM DI INDONESIA


PENDAHULUAN

Pemberitaan mengenai hak-hak rakyat miskin yang terabaikan saat berhadapan dengan proses hukum, akhir-akhir ini menjadi tema besar yang ramai dibicarakan. Hak-hak rakyat miskin yang dinodai, bukan merupakan barang baru di lingkungan pengacara publik. Sudah terlalu banyak pencari keadilan yang datang ke berbagai lembaga bantuan hukum, yang mengandalkan pendampingan prodeo, mengalami hal tersebut. Sayangnya, instrumen hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi rakyat, khususnya rakyat miskin, masih terbatas.
KUHAP hanya mengenal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kurang dari itu harus menggantungkan diri pada nasib atau perekonomian sendiri. Contoh kasus, seorang Pemulung seperti Saleh yang “memiliki” ganja, karena dipaksa, sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan KUHAP. Ganja yang termasuk narkotika golongan I memiliki ancaman hukuman 4 tahun sampai 12 tahun penjara. Lagipula pemberian bantuan hukum dilakukan di tingkat pemeriksaan mana, juga tidak jelas pengaturannya.
Niat pemerintah mengatur pemberian bantuan hukum melalui peraturan pemerintah (PP) maupun aturan setingkat Instruksi Menteri juga belum menyentuh permasalahan tersebut. Aturan-aturan tersebut hanya memberi acuan pemberian bantuan hukum dan belum mengakomodasi hak rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, PP tersebut yang merupakan amanat UU Advokat tidak tepat untuk mengatur LBH/penggiat bantuan hukum, yang karakter dan fungsinya berbeda dengan advokat dalam hal pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
Hakikatnya, pemberian bantuan hukum bukan semata-mata merupakan tanggung jawab LBH, para advokat, maupun partai politik yang memiliki semacam divisi bantuan hukum. Dikatakan dalam konstitusi, bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (pasal 34 UUD 1945) . Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara.
Kondisi yang kontras dengan persidangan korupsi maupun kasus-kasus lainnya yang melibatkan para pejabat tinggi ataupun orang-orang yang berduit banyak, yang justru memperlihatkan bahwa hak untuk didampingi pengacara kelas atas merupakan akomodasi primer. Sedangkan bagi rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum saja sudah cukup sulit. Hal ini membuat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sepertinya menjadi sesuatu yang terlalu muluk.


RUMUSAN MASALAH

1. Apa alasan seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum ?
2. Bagaimana bantuan hukum di Indonesia diatur ?


PEMBAHASAN

1. Alasan mengapa para penegak keadilan mendapatkan bantuan hukum.
Miranda Rule tepatnya Miranda Priciple, adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka / terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. miranda principle adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati miranda principle ini. Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan miranda principle telah dibuktikan dengan mengadopsi miranda principle ini ke dalam system Hukum Acara Pidana kita (KUHAP). Secara universal miranda principle ini merupakan hak-hak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi :
1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan ; ( a right to remain in silent) ;
2. Hak untuk menghadirkan Penasihat Hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik; (a right to the presence of an attotney or the right to counsil);
3. Hak untuk disediakan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu ;

Adapun miranda principle, dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
1. miranda rule, yaitu suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik antara lain :
a) hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya dan memberatkannya di Pengadilan ;
b) hak untuk menghubungi penasihat hukum/advokat, jika ia tidak mampu maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara. [vide: pasal 56 ayat (1) KUHAP];

2. Miranda Right, adalah mirip dengan miranda rule, cuma ditekankan disini tersangka pada :
a) hak untuk diam dan menolak menjawab segala pertanyaan polisi yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik ;
b) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum dari advokat bersangkutan (psl 54 KUHAP);
c) Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (vide:psl 55 KUHAP); dan
d) Hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka “tidak mampu” (Psl.56 ayat 1 KUHAP);
3. MIRANDA WARNING, adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana yang terdapat di dalam miranda rule dan miranda right di atas (vide, pasal 114 KUHAP), polisi tidak bisa mengintrogasi tersangka di tempat kejadian, kecuali menanyakan sebatas indentitas belaka. Jika dilakukan maka hasilnya tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di Pengadilan.
Di Indonesia masalah miranda principle ada diakomodir di dalam pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP.
Secara khusus dipermaklumkan prinsip miranda rule terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sbb : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka”
Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip miranda rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka / Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi , membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim sehingga proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman serta pemeriksaan yang tidak fair di persidangan yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap KUHAP itu sendiri serta pelanggaran terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia ( vide : pasal 33, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17, pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ] di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.
Berdasarkan uraian dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada Tersangka / Terdakwa harus diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih atau yang tidak mampu di-ancam dengan pidana 5 ( lima ) tahun atau lebih yang tidak punya Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (tersangka/terdakwa) ;
2. Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemerik-saan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara ( undue process ) ;


2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum
Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk pemberian bantuan hukum adalah undang-undang dan peraturan lainnya, yaitu :
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung
• Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
• Peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma
• Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait

3. Macam-macam bantuan hukum
– Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Bantuan hukum pemberian jasa advokat dengn Cuma-Cuma bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu dari segi pemahaman hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu membayar jasa advokat
Menurut Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 advokkat wajib member bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yang isinya advokat dilarang dalam dua hal yaitu :
 Dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma
 Dilarang member pemberian atau menerima pemberian dalam bentuk apapun bagi pencari keadilan yang kurang mampu tersebut.
– Bantuan hukum perkara prodeo
Penyedian dana dari Negara untuk perkara prodeo dalam perkara perdata adalah sebuah terobosan baru dalam dunia peradilan. Perkara prodeo sudah dikenal sejak dalam HIR, namun baru kali ini dibiayai oleh Negara melalui DIPA, akan tetapi belum ada aturan mekanisme mengenai pencairan dana tersebut
– Bantuan siding Keliling
Pengadilan agama sejak lama menerapkan kegiatan siding keliling untuk membantu para pencari keadilanyang berdomisili jauh dari kantor pengadilan atau tempat siding. Dengan tersedianya dan adri Negara dalam membantu siding keliling , sangat membantu para pencari keadilan memperoleh akses keadilan dengan cara memperbanyak frekwensi pelaksanaan siding keliling.

4. Persyaratan Pemberian Bantuan
– Pemberian bantuan beracara oleh advokat dengan cuma-Cuma, syaratnya adalah :
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada advokat atau organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum
b. Permohonan tersebut memuat identitas, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah dan kecamatan tempat pemohon tinggal

– Pemberian bantuan perkara prodeo mengacu kepada Pasal 237, 238 dan 23HIR / 273, 274 dan 275 RBg bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan berperkara tanpa biaya, dan ketentuan dalam Buku II edisi 2009 dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:
a. Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma bersamaan surat gugatannya;
b. Permohonan untuk mendapatkan gugatan tanpa biaya tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa, Banjar, Nagari atau Gampong;
c. Permohonan yang tersebut huruf b didaftarkan dalam daftar khusus untuk itu dan atas dasar per mohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan PMH untuk persidangan insidentil;
d. Setelah diperiksa permohonan melalui sidang insidentil, maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan mener ima atau menolak
e. Apabila permohonan diterima, maka gugatan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan, dan jika permohonan prodeo ditolak maka yang pihak tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara;
f. Seandainya pihak yang ditolak prodeonya itu tidak membayar biaya perkara, maka dibuat dalam catatan register khusus tersebut bahwa yang bersangkutan tidak membayar biaya alias tidak jadi berperkara dan dengan demikian tidak diregister dalam register induk gugatan;
g. Dan bila pihak Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara (diluar perkara bidang perkawinan), maka ia dapat mengajukan permohonan dengan cuma-cuma bersamaan dengan jawaban persidangan perkaranya;
h. Majelis hakim setelah mendengar tanggapan pihak lawan tentang permohonan prodeo itu, mengeluarkan penetapan diterima atau ditolak

– Permohonan siding keliling
Sidang Pengadilan Agama pada prinsipnya dilangsungkan di diruang siding yang telah ditentukan diruang kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan diibu kota Kabupaten/Kota.
Ketentuan sidang tersebut dapat dilakukan diluar ruang sidang dimaksud dan harus menenuhi deqorum, tempat persidangan ini disebut sidang ditempat atau sidang setempat mirip seperti majelis hakim melakukan dessente yang dalam lingkungan Peradilan Agama disebut sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling dilingkungan Peradilan Agama agar tidak dipermasalahkan oleh orang tertentu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dilaksanakan diruang sidang yang telah dibangun untuk itu (setting plaat), artinya ruang sidang sudah deqorum dimana ada meja/kursi Hakim Majelis, meja/kursi PP, burung garuda dan bendera merah putih plus bendera dharmma yucti.
b. Majelis hakim memakai baju toga sedangkan panitera pengganti/panitera sidang memakai jas hitam;
c. Apabila tidak ada ruang sidang khusus (setting plaat), tetapi memakai ruang apa saja yang dianggap layak dijadikan ruang siding
d. Biaya pemanggilan, pember itahuan, teguran, dan lain-lain harus berdasarkan radius yang dibuat Ketua Pengadilan Agama dari tempat sidang keliling tersebut

KESIMPULAN

Sejatinya mendapat bantuan hukum adalah hak semua warga negara Indonesia karena telah diatur dalam KUHAP. Namun, bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum secara cuma-cuma untuk warga yang kurang mampu secara ekonomi. Bantuan hukum prodeo itu yakni :
1. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma
2. Bantuan hukum prodeo
3. Bantuan hukum siding keliling

Untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti yang diungkapkan diatas. Advokat dan LSM bidang hukum adalah sarana untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s